 |
JAKARTA,- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham " Lulung " Lunggana meyakini Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama punya potensi besar jadi tersangka dalam masalah sangkaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS).
Lulung memiliki pendapat, Ahok (sapaan Basuki) tak lakukan pencegahan korupsi yang ada di tubuh pemerintahannya.
" Saat Pemda ingin berbelanja UPS, keharusan gubernurlah yang pertama bertanya ke dinas berkenaan serta pada ULP (unit service pengadaan) tentang harga unit barang dari pabrik, " tutur Lulung di gedung DPRD DKI, Rabu (29/7/2015).
Lulung juga berikan misal tentang pernyataannya itu. Umpamanya, kata dia, Kementerian Dalam Negeri telah mengesahkan biaya sebesar Rp 5 miliar untuk beli satu barang. Nyatanya harga pabrikan barang yang bakal dibeli lebih murah dari yang dianggarkan.
Bila hal semacam itu berlangsung, kata Lulung, sistem lelang dapat dikerjakan serta dipertanggungjawabkan. Bekas biaya yang ada bakal masuk dalam silpa (bekas lebih pemakaian biaya).
Lulung menyampaikan, Ahok mesti mengecek harga pabrikan itu. Walau demikian, Lulung menyampaikan yang berlangsung dalam masalah UPS tak seperti itu. " Gubernur itu mesti minta ke dinas berkenaan harga unit barang, " tutur Lulung.
Hal ke-2, Ahok juga mesti mengecek perusahaan yang menang dalam lelang itu. Dia menyesalkan hal yang berlangsung sekarang ini perusahaan pemenang lelang masalah UPS jadi fiktif.
Lulung menuturkan sesudah gubernur telah meyakinkan keduanya, barulah Ahok dapat keluarkan surat penyediaan dana (SPD). Walau demikian yang berlangsung sekarang ini, Ahok telah keluarkan SPD tanpa ada tahu ke-2 hal semacam itu.
" Bila ke-2 hal semacam itu telah dikerjakan, baru gubernur buat SPD (surat penyediaan dana), " tutur Lulung.
Menurutnya, Ahok tak dapat cuma menyalahkan bawahan lantaran lupa dalam mengecek itu. Tanggung jawab terus ada pada Ahok juga sebagai gubernur.
" Dia tidak bisa simpel ngomongnya. Janganlah dia ngomong, 'saya telah kasih uang, mengapa anda korupsi? ' Engga dapat gitu. Lah dia mesti tanggung jawab, " tutur Lulung.
Sampai kini, kata Lulung, Ahok adalah tokoh yang sering menggemborkan seruan anti korupsi. Penanggulan korupsi menurut Lulung dapat diawali dari step pencegahan.
Bila telah seperti, menurut Lulung Ahok tak lakukan sistem pencegahan itu. Tetapi malah membiarkan korupsi berlangsung di tubuh pemerintahannya. Hal tersebut, kata Lulung, yang menbuat Ahok layak jadi tersangka.
" Dia telah lakukan pembiaran. Ahok itu tak pernah lakukan pemberantasan korupsi lantaran sebenarnya berlangsung di badan pemerintahan dia. Harusnya pemberantasan dimulai di pencegahan, " tutur Lulung.
" Jadi saya bukanlah mendoakan, namun memanglah Ahok pantas jadi tersangka, " lebih dia.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon